SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA LINGKUNGAN

Indah Sari

Sari


The growth of development and demands in people’s life have brought us problem of environmental disputes. While there are disputes or quarrels between individuals, corporations, and state or government; the scoop of the disputes include private law, public law, administrative law, and international law. This writing is focused on environmental disputes based on private law, and also on the mechanism of dispute solutions –both through litigational or non-litigational mechanism. In litigational mechanism, people could submit a lawsuit for an act against law comitted by others based on article 1365 KUH Perdata. In non-litigational mechanism, they need to find alternative dispute solution through processes of negotiation, mediation, consiliation, even arbitrage. Both mechanism, basically, try to make up for damage by compensation and also to recover environmental detriment for a better condition.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdurrasyid Priyatna, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, PT. FIKAHATI ANESKA dan BANI, Jakarta 2002

Akib Muhammad, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Rahmadi, Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, Edisi Kedua, Rajwali Pers, Jakarta, 2015.

Siahaan, N.H.T, Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Pancuran Alam , Jakarta Timur, 2009.

Supramono, Gatot, Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup di Indonesia, Penerbit Renika, Jakarta, 2013.

Undang-Undang No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

PERMA RI No 1 Tahun 2001 Tentang Acara Gugatan Perwakilan

Putusan MA RI tanggal 7 Juli 1971 No. 294/X/Sip/1971

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)




DOI: https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.124

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexed by: