PENETAPAN HAK-HAK PEKERJA SETELAH MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Sari

bstrak
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan sesuatu yang menakutkan bagi
pekerja, karena ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, si pekerja akan
kehilangan mata pencariannya serta tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup
keluarganya. Pengusaha dan pekerja/buruh sedapat mungkin menghindari terjadinya
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
maka pekerja akan mendapatkan hak-haknya yang berupa uang pesangon, uang
masa kerja, uang ganti kerugian dan uang pisah. Hak-hak untuk pekerja ini diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya di
pasal 156 ayat 2,3,4. Jika ada perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha
mengenai hak-hak yang harus diterima oleh pekerja setelah terjadinya Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) maka akan diselesaikan menurut Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004.