PERJALANAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DAN SISTEM PEMERINTAHAN NKRI

Mudemar A. Rasyidi

Sari


ABSTRAK

Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan militan, sudah seharusnya kita menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, serta mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa mengenal kompromi. NKRI harga mati. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia yang baik berada di dalam Negeri maupun di luar Negeri, baik dari segi ancaman maupun penjajahan ataupun rongrongan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah dilakukan oleh para pejuang dalam membela tanah air Indonesia, mulai sejak, dari sebelum, semasa dan setelah penjajahan bahkan sampai kemerdekaan NKRI, yang telah banyak menelan berbagai macam pengorbanan yang luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia sekarang ini, di dalam mengisi kemerdekaan NKRI, harus tetap setia dan menghormati para pejuang bangsa Indonesia yang telah mendahului kita demi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu dengan berbagai cara yang positif dan kreatif serta bertanggung jawab. Disamping itu juga, kita harus mengenal sejarah bangsa kita, untuk dijadikan pedoman dan teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.Kita harus mentaati hukum yang berlaku dan mencintai tanah air di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjaga tanah air Indonesia. Semua itu agar kita dapat mencapai apa yang dicita-citakan oleh para pejuang bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

 

Kata Kunci :    Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Adat Istiadat dan budaya bangsa serta menjunjung tinggi Agama, serta berakhlak yang Mulia, serta cinta tanah air.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ali, Zaenuddin, H, Prof, DR, MA. Sosiologi Hukum, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2007.

Almasdi, Suit Jusuf. Aspek Sikap Mental dalam Manajemen SDM. Ghalia Indonesia, 1996.

Atmasasmita, Romli, Prof, DR, SH, LLM. Reformasi Hukum, Hak Asasi & Penegakan Hukum, Editor : Meliala, Sembiring, Aman, SH, MH, Takariawan, Agus, SH, MH, Penerbit : CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.

Ashshofa, Burhan, SH, Metode Penelitian, Penelitian : Rineka Cipta, April 1998.

Efendi Aan, Poernomo Freddy, Ramih IG. Ng Indra S. Teori Hukum. Penerbit : Sinar Grafika, Jl. Aren III No.25, Rawamangun, Jakarta Timur – 13220, Indonesia. Cetakan kedua, Agustus 2017.

Hamid Abdul, Dr., KH. Teori Negara Hukum Modern, Pengantar Prof., Dr., H. Deddy Sunatullah, M. Hum. Penerbit : CV. Pustaka Setia. Jl. BKR (Lingkar Selatan) No.162-164 Bandung 40235. (Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat). Cetakan ke1: Juni 2016.

Komaruddin, Prof. Drs. Manajemen Pengawasan Kualitas Terpadu, Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, Juli 1992.

Koesnan, KT, Pedoman Manajemen Penyeleksian, Penerbit : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1996.

Nasution Johan Bahder, Dr., SH., SM., M.Hum. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerbit : Mandar Maju / 2014 / Bandung 40222. Anggota IKAPI Cetakan ke-IV : Januari 2017.

Pieris, Jhon, DR. SH, MS. – Putri Baramuli Aryanthi, SH, MH, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Studi, Analisis, Kritik dan Solusi Kajian Hukum dan Politik, Pelangi Cendekia, 2006.

Soekanto Soerjono, Prof. Dr., SH., MA., Faktor-Faktor yang Mempen-garuhi Penegakan Hukum. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cetakan ke-14, Agustus 2016.

Subekti, R. Prof, SH, dan Tjitrosoedibio, R. Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Sarja, Dr., H., SH., MH. Negara Hukum Teori dan Praktek. Kata Pengantar : Prof. dr. H. Syahrudin Nawi, SH., MH. Penerbit : Thafa Media, Bantul Yogyakarta 55762. Cetakan I : Mei 2016.

Sitabuana Herning Tunjung, Dr., SH., CN., M.Hum. Hukum Tata Negara Indonesia. Penerbit : Konstitusi Press, 2020. Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110. Cetakan Pertama, Maret 2020.

Sitanggang Djernih, Dr., Bc.IP., SH., MH., Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati, Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Penerbit : PRC (Pintaka Reka Cipta) Bandung, Jawa Barat 40423, Anggota IKAPI, Cetakan 1 : Oktober 2018.

Terhaar, B. Mr. Bzn. Terjemahan, Poesponoto Soebakti, Ng.K. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Undang-undang Dasar 1945, Sejarah UUD 1945, sejak pembentukan hingga Amandemen pada zaman reformasi, alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernur Se-Indonesia, susunan Kabinet Indonesia Bersatu hasil Reshuffle 2007, Cet. 1, Jakarta. Visimedia, 2007.

Undang-undang 1945, dan Peruba-hannya + Struktur Ketata-negaraan, UUD 1945 dan Perubahannya, Proses Peruba-han (Amandemen) UUD 1945, Pancasila & UUD butir P4, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara, Struktur Pemerintahan Daerah, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu. Indonesia Tera, Yogyakarta, 2008.

UUD 1945 & Perubahannya, Susunan Menteri Kabinet Orde Lama sampai Kabinet Indonesia bersatu (Reshuffled 2007). Redaksi Teras Aksara, Jakarta 2007.

UU Otonomi Daerah 2006, Penerbit : Presindo, Jakarta.

UU RI No. 9 Tahun 2009, Badan Hukum Pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional. UU RI No. 20 Tahun 2003. Penerbit : Asa Mandiri, 12 Februari 2009.

UU Kepegawaian 1999, UU No. 43 Th. 1999 Tentang Perubahan UU No. 8 Th. 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dilengkapi dengan UU No. 8 Th. 1974, 6 Aturan Pemerintahan, 2 Keputusan Presiden, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, Februari 2000.

UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Th. 1998, dilengkapi dengan sambutan Pemerintah, dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR, PERPU No. 3 Th. 1998 tentang Pencabutan PERPU No. 2 Th. 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, PERPU No. 2 Th. 1998 tentang Kemerdekaan Menymampaikan Pendapat di Muka Umum, Penerbit Sinar Grafika, Oktober 1998.

UU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 & UU HAM 1999, UU RI No. 26 Th. 2000, UU RI No. 39 Th. 1999, UU RI No. 5 Th. 1998, UU RI No. 9 Th. 1998, Keppres No. 181 Th. 1998, Perpu No. 1 Th. 1999, Penerbit : Citra Umbara, Bandung, Februari 2001.

Buku Himpunan Peraturan Bidang Pemerintahan, Biro Administrasi Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta, Th. 2007.

Buku Himpunan Peraturan Bidang Kemasyarakatan, Biro Adminis-trasi Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta, Th. 2007.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2008. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam mencegah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tata Pemeriksaan Kekayaan Penye-lenggaraan Negara, Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hak Keuangan, Kedu-dukan Protokoler dan Perlin-dungan Keamanan Pimpinan KPK, dilengkapi dengan : Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaannya, FM. Fokus Media, Bandung, Juli 2008.

Untuk apa DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, Kelompok DPD di MPR RI, 2006.

Pidato Ketua DPD RI, Pada Sidang Paripurna Khusus DPD RI dengan Acara Pidato Presiden RI tentang Pembangunan Daerah dalam RAPBN Tahun Anggaran 2007, 23 Agsutus 2006, DPR – RI.

Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 23 Agustus 2006, Sekretariat Negara RI.

Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, di lingkungan Pekerjaan. Depar-temen Pertahanan RI, Direktorat Jenderal, Sumber Daya Manusia, 20 Maret 2000.




DOI: https://doi.org/10.35968/jmm.v11i2.480

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexed by: