PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

I Kadek Arisonabartes, Subhan Zein Sgn, Indah Sari

Sari


Kesadaran hukum dan peran dari seluruh lapisan masyarakat juga turut berpengaruh besar dalam membantu penyidik, maka peran masyarakat sangatlah penting dalam proses penyelesian kasus tindak pidana narkotika yang pada saat ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai apa alasan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkapkan Tindak Pidana Narkotika? dan bagaimana peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa perlunya keterlibatan masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkotika karena masyarakat sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor. Alasan perlunya peran masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkotika ddiatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104-107. penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membatu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharap-kan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Teks Lengkap:

pdf

Referensi


Abdussalam, H.R. Kriminologi, Cet. Ketiga, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

Andrisman, Tri Andrisman. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme), Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Edisi Cet. 2, Malang: Setara Press, 2016.

Atmasasmita, Romli. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Badan Narkotika Nasional. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, Jakarta: Pusat Pencegahan Lakhar, 2009.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Perss, 2011.

D, Nandang Alamsah dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus.

Efendi, Jonaedi. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Hakim, M. Arif. Bahaya Narkoba, Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan, Cet. 1, Bandung: Ujungberu, 2004.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Horton, Paul B. Chester L. Hunt, Sosiologi Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 1999.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Istiati. Narkoba, Klaten: CV Sahabat, 2008.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Jhoni, Muhammad dan Zulchaini Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika, 2018.

Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Lasmadi, Sahuri. Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Media Aksara Prima, 2010.

Lawang, Robert, M.Z. Teori Sosiologi Mikro dan Makro Jilid I, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Makaro, Moh. Taufik Makaro, dkk. Tindak Pidana Narkotika, Cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.

Muin, Indianto. Sosiologi, Jakarta: Erlangga, 2004.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nurdjana, IGM. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya keadilan Melawan Mafia Hukum”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nurmansyah, Gunsu, dkk. Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi, Bandar Lampung: Aura, 2013.

Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), Indonesia Drugs Report 2022.

Samosir, C. Djisman. Hukum Acara Pdana, Bandung: Nuansa Aulia, 2018.

Sasangka, Hari. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Manda Maju, 2003.

Setiyawati, dkk. Bahaya Narkoba Penyalahgunaan Narkoba, Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015.

Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Perss, 2009.

--------------------------. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.

---------------------------. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet, 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sorokin, Pitirin A. Social Stratification, New York: Harper, 1998.

Sudarto. Hukum Pidana 1A – 1B, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990.

Sujono, AR. dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sunarso, Siswanto. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Supramono, Gatot. Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009.

Susanti, Dyah Ochtorina & A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research), Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Taneko, Soleman B. Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

Terjemahan John Dewey, Demokrasi dan Pendidikan: Pengantar Filsafat Pendidikan, New York: Macmillan, Tt.

Tugiman, Hiro. Budaya Jawa & Mundurnya Presiden Soeharto, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Wiradipradja, Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Cet. 2, Bandung: CV. Keni Media, 2015.

Wiranata, I Gede A.B Wiranata. Antropologi Budaya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Zaini, Muderis. Aborsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat

I.B.T, Setiawan, Widiati, I. A. P., dan Sudibya, D. G. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Analogi Hukum, No. 2, Vol. 3, 2020, hlm. 361-365.

Wilda Aulia M.P, Lilik Puswastuty, Erwin. “Analisis Penerapan Pasak tentang Tidak Melaporkan Adanya tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”, PAMPAS Jurnal Of Criminal, 26 April 2021, hlm. 86.

Gugun Hariadi Gunawan, “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara)”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No. 1, Maret 2021, hlm. 22.

Mahrizal Afriado, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, Vol. 3. No. 2, JOM Fakultas Hukum, hlm. 3, https://media.neliti.com/media/publications/187030-ID-pelaksanaanpenyelidikan-dan-penyidikan.pdf, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, Pukul 18.15 Wib.

Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Pekembangan DelikDelik Di luar KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 5, https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1040/1033, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, Pukul. 18.15 Wib.

https://id.wiktionary.org/wiki/kesatuan_sosial, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, Pukul. 14.30 Wib.

https://www.academia.edu/36162039/BAB_I_Asas_asas_dan_Ruang_ Lingkup _Ilmu_ Antropologi, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, Pukul. 14.45 Wib.




DOI: https://doi.org/10.35968/jihd.v14i2.1373

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexed by: