DEKONSENTRASI PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1999

Sari

ABSTRAKSI
Dalam penjelasan UU No. 22 tahun 1999 disebutkan bahwa pelaksanaan asas Dekonsentrasi
diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk
melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah. Provinsi memang telah ditetapkan sebagai daerah yang dibentuk
berdasarkan asas Dekonsentrasi sedang daerah yang dibentuk berdasarkan
Desentralisasi adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Jadi Undang-Undang No.22
tahun 1999 tentang Pemenntah Daerah tersebut memuat Otonomi Daerah dengan penekanan
pada Daerah Tingkat II, di mana Bupati dan Walikota bukan lagi alat Dekonsentrasi
sebagaimana temuat pada UU No. 5 Tahun 1974. Bupati ataupun walikota tidak lagi
bertanggung jawab kepada Gubemur atau secara vertikal ke Menteri Dalam Negeri atau
Presiden, melainkan hanya bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota, sedang
Gubernur dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Daerah, bertanggung jawab kepada
DPRD Provinsi namun dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung
jawab kepada Presiden, melalui Mentri Dalam Negeri.