EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Sari
Selama ini wacana hak asasi manusia di Indonesia diwarnai oleh paradigma dikotomis antara negara dan masyarakat. Dalam paradigma ini negara digambarkan sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai legalitas untuk memaksa dan mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya nasional oleh karena itu bisa saja negara melakukan penyaalahgunaan kekuasaannya yang mana hal itu akan menjadi ancaman bagi masyarakat sipil secara umum. Untuk itu apapun yang menjadi kebijakan negara melalui institusinya perlu selalu di kritisi dan dievaluasi keberlanjutannya.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Assiddique, Dr, Jimli SH; Gagasan Kedulatan Rakyat dan Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1994.
Amasasmita,DR. Romli, SH, LLM; Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Bina Cipta, Jakarta 1997.
Budiardjo, Prof. Miriam, MA, Masalah Accuntability Dalam Ilmu Politik, Pidato Dalam Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan ( Doctor Honoris Causa) Dalam Ilmu Politik di Universitas Indonesia, Jakarta, 13 Desember 1997.
Saafroedin Bahar, Dr. Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia; Pustaka Sinar Harapan; Jakarta 2002
DOI: https://doi.org/10.35968/jh.v3i2.91
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Indexed by:
