MENOLAK KLAIM HISTORIS CHINA “NINE DASH LINE” DAN KEWENANGAN PENEGAKAN KEDAULATAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
Sari
Abstrak :
Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dibuat terkejut dengan masuknya beberapa kapal nelayan China yang dijaga kapal Coast Guard nya melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia (ZEEI). China sesuai klaim Historis “Nine Dash Line” nya mengklaim hampir semua perairan yang ada di Laut Cina Selatan merupakan perairan milik China. Akibat klaim China tersebut perairan seperti Malaysia, Brunei, Vietnam dan Philipina termasuk sebagian perairan Natuna Utara (ZEEI) akan diambil oleh China padahal berdasarkan pasal 47 ayat (1), (2) Unclos 1982 tentang Hukum Laut, Penarikan garis pangkal kepulauan dinyatakan bahwa “suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan”, oleh karena itu secara yuridis peraian Natuna Utara yang diklaim China tersebut merupakan ZEE Indonesia.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku :
Perairan Indonesia, Cetakan pertama, Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta 1984.
Akhmad Solihin, Politik Hukum Kelautan & Perikanan, Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan, Cetakan I, Penerbit: Nuansa Aulia, Bogor 2010.
Arif Johan Tunggal, Pokok-Pokok Hukum Laut, Penerbit : Havarindo, Jakarta 2010.
Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Cetakan pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta 2016.
Chairul Anwar, Hukum Internasional, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982, Cetakan, Penerbit: Djambatan, Jakarta 1989.
Didik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung September 2011.
Dhiana Pispitawati, Hukum Laut Internasional, cetakanke-1, Penerbit: Kencana, Cimanggis Deppok, September 2017
Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, cetakan Ke II, Penerbit: PT Citra Adityia Bakti Bandung 2013.
Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, Cetakan pertama, Penerbit: Abardin, Bandung 1991.
Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Cetakan pertama, Penerbit: Binacipta, Jakarta 1979
Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang, Cetakan pertama, Penerbit: PT Yarsif Watampone, Jakarta 2010.
H. Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan Indonesia, cetakan pertama, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
Ida Kurnia, Kedudukan Negara-Negara pada Zona Ekonomi Eksklusif, cetakan 1, Diadit Media, Jakarta Mei 2007.
Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan, Prespektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara, Setara Press, Jakarta Desember 2015.
I Made Pasek Diantha, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, cetakan-1, Penerbit : CV Mandar Maju, Bandung 2002.
I Wayan Parthiana, Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, cetakan ke-II, Penerbit cv Mandar Maju, September 2015.
Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, cetakan Pertama, Gramedia Pustaka, Jakarta 2010.
Mochtar Kusumaatmadja, Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini, Cetakan pertama, Penerbit: Bina Cipta, P.T Alumni, Bandung 1975.
----------, Hukum Laut Internasional, Cetakan pertama, Penerbit: Bina Cipta, Bandung 1975.
Nunung Mahmuda, Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Cetakan pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta 2015.
Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia, Penerbit: Mitra Wacana Media, Jakarta 2014.
Rius A. Kinseng, Konflik Nelayan, Cetakan pertama, Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2014.
Sahono Soebroto, Sunardi, Wahyono SK, Konvensi PBB Tentang Hukum Laut, Sebuah Tinjauan, cetakan pertama PT Jaya Pirusa, Jakarta, 1983.
Victor Situmorang, Sketsa Asas Hukum Laut, Cetakan pertama, Penerbit: PT Bina Aksara, Jakarta 1987.
B. Perundang-Undangan / Konvensi / Kamus :
Konvensi PBB tenatang Hukum Laut 1982 (Unclos 1982).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Ratifikasi (Unclos 198).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-. Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
DOI: https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.466
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Indexed by:
