PENGATURAN HUKUM MEDIASI DI PENGADILAN OLEH MAHKAMAH AGUNG

Selamat Lumban Gaol

Sari


Mediasi para pihak bersengketa di pengadilan yang dilakukan oleh mediator baik mediator Hakim ataupun non Hakim dewasa ini cukup mendapat perhatian yang serius dari Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pemberdayaan mediasi para pihak berperkara di dan oleh peradilan tingkat pertama baik di Peradilan umum maupun peradilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) senantiasa dievaluasi oleh Tim Terpadu di Mahkamah Agung sehingga kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala pelaksanaan mediasi tersebut dalam peraturan sebelumnya dievaluasi, diperbaiki dan disempurnakan dengan penerbitan Perma yang baru. Kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala pelaksanaan mediasi di pengadilan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 dievaluasi dan diperbaiki serta disempurnakan dengan Perma No. 1 Tahun 2016.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku:

Abbas, Syahrizal. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2009 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006 Creswell, John W. Research Design of Qualitative & Quantitative Approches, dalam Natasya Yunita Sugiastuti, Tradisi Hukum Cina: Negara Dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942), Cet. 1, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. Denzin, Norman K. & Yvona S. Lincoln, ed. Handbook of Qualitative Research dikutip dari Natasya Yunita

Pengaturan Hukum Mediasi di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September 2016

Sugiastuti, Tradisi Hukum Cina: Negara Dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (18701942), Cet. 1, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003 Ibrahim, Jhonny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ed. Revisi, Cet.3., Malang: Bayumedia Publishing, 2007 Koentjaraningrat (Ed.), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Cet. 9, Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1989 Manan, Bagir. Kekuasaan Kehakiman Indonesia Menurut UU No. 4 Tahun 2004, Cet. 1, Yogyakarta: FH UII Press, 2007 Mamudji, Sri. Et.al, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Cet. 1, Depok: Badan Penerbit FH UI, 2005 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta : Kencana, Prenada Media Grup, 2013 Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004 Najih, Mokhammad. dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 1, Malang: Setara Press, 2012 Nugroho, Susanti Adi. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet. 1, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009 Nusantara, Abdul Hakim G. Politik Hukum Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoensia, 1988 Purbacaraka, Purnadi. dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum, Bandung : Alumni, 1979

Rachmadi, Takdir. Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010 Soekanto, Soerjono (1). Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986 ------- (2). Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Cet. 34, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001 Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cet. ke-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2004 Sunarjati Hartono, C. F. G. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Cet. 1, Bandung : Alumni, 1994 Sugiastuti, Natasya Yunita. Tradisi Hukum Cina: Negara Dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (18701942), Cet. 1, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Ed. 1., Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001 Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik, Ed. 7, Bandung: Tarsito, 1984 Umar, M. Husseyn. “Beberapa Catatan Tentang Latar Belakang Dan Prinsip Dasar Dan Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-undang No. 30

Pengaturan Hukum Mediasi di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September 2016

Tahun 1999”, dalam Emmy Yuhassarie. (Ketua Editor), Arbitrase Dan Mediasi: Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Cet. 1, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Usman, Rachmadi (1). Mediasi Di Pengadilan Dalm Teori Dan Praktik, Cet. 1, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012. ------- (2). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013 Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Perundang-undagan: HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement ; Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui), dimuat dalam Staatsblad 1941 Nomor 44. RBg (Rechtsreglement Buitengewesten ; Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), dimuat dalam Staatsblad tahun 1927 Nomor 227. RR (Reglement op de Rechtsvordering ; Reglemen Acara Perdata), dimuat dalam Staatsblad tahun 1847 Nomor 52. Indonesia, Undang-undang Tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316. -------, Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3344. -------, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400. -------, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699. -------, Undang-Undang Tentang Peradilan Militer, UU No. 31 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713. -------, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. -------, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. ------- Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 -------, Undang-Undang Tentang Pers, UU Nomor 40 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Pengaturan Hukum Mediasi di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September 2016

Negara Republik Indonesia Nomor 3887. -------, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. -------, Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrian, UU No. 2 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356. ------- Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358. -------, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359. -------, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379. -------, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

-------, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611. -------, Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846. -------, Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 3 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958. -------, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. -------, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. -------, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077. -------, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7

Pengaturan Hukum Mediasi di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September 2016

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078. -------, Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079. -------, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 8 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226. -------, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

-------, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006.

Mahkamah Agung R.I., Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg). SEMA No. 01 Tahun 2002, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut SEMA No. 01 Tahun 2002.

-------, Peraturan Mahkamah Agung R.I. tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA No. 02 Tahun 2003, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut PERMA No. 02 Tahun 2003. -------, Peraturan Mahkamah Agung R.I. tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA No. 01 Tahun 2008, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut PERMA No. 01 Tahun 2008. -------, Peraturan Mahkamah Agung R.I. tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA No. 01 Tahun 2016, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut PERMA No. 01 Tahun 2016. -------, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut SK KMA No. 108 Tahun 2016.

Bank Indonesia:

Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Peraturan BI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Surat Edaran BI No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Pengaturan Hukum Mediasi di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September 2016

sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008;

Surat Edaran BI No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan:

Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Internet:

“Pertanyaan : Prosedur Mediasi Perbankan di Era Otoritas Jasa Keuangan,” http://www.hukumonline.com/kli nik/detail/lt53156814aa258/prose dur-mediasi-perbankan-di-eraotoritas-jasa-keuangan ; diakses tanggal 27 September 2016.

“Pendirian BMAI,” http://bmai.or.id/index.php?optio n=com_content&view=article&id= 66&Itemid=193 ; diakses tanggal 27 September 2016.

“Pendahuluan,” http://pmn.or.id/pmn/aboutpmn/?lang=id akses 29-09-2016

“Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia,” http://catatanhirup.blogspot.co.id /2011/12/sejarah-perkembanganmediasi-di.html ; akses 29 September 2016

“Alasan keberadaan BaMI,” http://www.badanmediasi.com akses 28-09-2016

“Latar Belakang,” http://www.bapmi.org/in/about_ establishment.php akses 29-092016.

“Badan Arbitrase dan Mediasi HKI Resmi Diluncurkan,” http://www.hukumonline.com/be rita/baca/lt4f8ff10d5567b/badanarbitrase-dan-mediasi-hki-resmidiluncurkan ; akses 29 September 2016.

“Badan Arbitrase Syariah Indonesia,” http://pengacaramuslim.com/bad an-arbitrase-syariah-indonesia/ ; akses 29 September 2016.




DOI: https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.361

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexed by: