KEDUDUKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK JUJUR
Sari
The Government in the published Act No. 20 Year 2016 about Brands And Geographical Indications one of which had the purpose of providing legal certainty for the community, in the event of a violation-a violation of the trademark made by businessmen who run businesses compete with dishonest with how to imitate (equated in whole) or mepalsukan (equated that substantially/presence of similarities) can be given criminal sanctions in accordance with the provisions of article 100 and article 101. Implicitly the existing regulation currently provides legal protection directly for businessmen who brand its trade name used by dishonest business competition. The Act only provides criminal sanctions of imprisonment and/or fines need for sanctions and fees in the form of closure for business pelalaku businesses that conduct violations in carrying out its business activities related to trademarks. In order to restore the good name of the product that are imitated and counterfeited by the dishonest business competitors as well as the need for regulation that governs the law firmly and fair for businessmen who do not register its trade name brands, so there is no occurrence of impersonation and trademark counterfeiting.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Braunies, Robert, US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II, European Patent Office (EPO), Jerman : Planck Institute, 2005.
Darmodiharjo, Darji, dan Sidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014.
Djumhana, Muhamad, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indoneia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
Ferdian, Muhammad, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Perjanjian Pemberi Lisensi Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Tesis, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Borobudur, 2013.
Gautama, Sudargo, Hukum Merek Indonesia, Bandung : Alumni, 1997.
Gunawati, Anne, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung : Alumni, 2015.
Hasyim, Farida, Hukum Dagang, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
HS., H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.
Jened, Rahmi, Hukum Merek (Trademark Law), Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2015.
___________, Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia, Surabaya : Yuridika, 2000.
M. Hadjon, Phillipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010.
Muhammad, Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
Saidin, Ok., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013.
Suryodiningrat, R.M., Aneka Hak Milik Perindustrian, Bandung : Tarsito, 1981.
Utami, Wahyu dan Yogabakti Adipradana S., Pengantar Hukum Bisnis, Dalam Perspektif Teori dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
DOI: https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.355
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Indexed by: