PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN

Niru Anita Sinaga

Sari


Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkannya perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Beberapa hal yang diatur dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi: Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa, Tujuan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, dan lain-lain.  Dalam pelaksanaannya membutuhkan perjanjian. Secara umum perjanjian adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Beberapa hal penting dalam perjanjian, antara lain: Syarat-syarat sahnya perjanjian, Asas-asas hukum perjanjian, Akibat hukum perjanjian dan Berakhirnya perjanjian. Dalam perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seharusnya memperhatikan asas keseimbangan. Namun dalam praktek, sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang/jasa sering berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa. Pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas tentang: Kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Bagaimana peranan pemerintah dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian Pengadaan Barang/Jasa, hendaklah diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum perjanjian dan ketentuan-ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat dibutuhkan, antara lain melalui: Regulasi, Pengawasan dan Penegakan hukum.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A. Buku

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan

Perancangan Kontrak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007.

Anita Kamilah, Bangun Guna Serah

(Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Persfektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik), Bandung: CV Keni Media, 2013.

Atiyah, P.S., An Introduction to the

Law of

Contract, 5th. Ed., New York: Oxford University Press Inc, 1995.

Cahen, J.L.P., Misbruik van omstandingheden, serie privaat rechtelijke begrippen, Arnhem: deel 15, 1983.

Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, Aplied Social Research, Chicago, San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989.

Herlien Budiono, Asas

Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum

Pejanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indoonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

............, Ajaran Hukum Perjanjian dan

Penerapan di Bidang Kenotariatan, Cetakan

Ketiga, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 29

Lubis, M Solly, Filsafat Ilmu dan

Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994

Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari

Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti,1999.

Nieuwenhuis, J.H, Hoofdstuken

Verbintennissen recht” atau Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragih, terbitan Januari 1985.

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori

dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar

Grafika, 2010.

Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Jakarta; UI Press, 2007.

Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Bandung: Alumni, cetakan ke-2, 2000.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Wacks, Reimon, Jurisprudence,

London: Blackstones Press Limited, 1995.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976.

Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

C. Disertasi

Hasibuan, Fauzie Yusuf, Disertasi, Harmonisasi Prinsip Unidroit Kedalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Berkontrak Dalam Kegiatan Anjak Piutang, Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, 2009.

D. Kamus / Ensiklopedia

Campbell Black, Henry, Black Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1990.




DOI: https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.352

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexed by: